Rencana Pembangunan Gedung DPR Sebaiknya Ditunda

Padang (ANTARA) - Pengamat Hukum dari Universitas Bung Hatta (UBH) Sumatera Barat, Boy Yendra Tamin, MH menilai rencana pembangunan gedung DPR RI sebaiknya ditunda dulu dan anggaran yang ada dialokasikan perbaikan Jalan Lintas Sumatera yang rusak parah dan percepatan perbaikan ekonomi masyarakat terkena dampak bencana.

"Wajar saja masyarakat banyak yang minta penundaan rencana pembangunan gedung senilai Rp1 triliun lebih itu, karena banyak hal penting yang mesti mendapatkan perhatian," kata Dekan Fakultas Hukum UBH Padang, Boy Yendra Tamin di Padang, Sabtu.

Menurut dia, kondisi rakyat Indonesia masih terus diselimuti bencana alam di berbagai daerah, tentu harus mendapatkan perhatian untuk percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu, kondisi jalan lintas Sumatera sudah parah dan memprihatinkan dan mendesak juga untuk perbaikan, sehingga arus transportasi semakin lancar.

"Jika ditanyakan kepada DPR RI, manakah yang lebih penting, membangun gedung baru DPR senilai Rp1 triliun, ketimbang membangun atau memperbaiki jalan Lintas Sumatera," katanya.

Tentu, pertanyaan ini tampaknya bisa dengan cepat dijawab anggota DPR itu, bahwa pilihannya pada perbaikan jalan Lintas Sumatera, dan akan menunda pembangunan gedung baru DPR-RI itu.

Mengapa, kata Boy menjelaskan, karena kondisi Jalan Lintas Sumatera yang merupakan jalan raya membentang dari Utara sampai Selatan Pulau Sumatera, jauh lebih penting.

Jalinsum membelah wilayah Sumatera, mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam sampai ke Pelabuhan Bakauheni, Provinsi Lampung dengan total panjang jalan 2.508,5 km.

Jalan Raya Lintas Sumatera merupakan bagian keseluruhan Jaringan Jalan Asia rute AH25.

Jalan Raya Lintas Sumatera ini sering disebut sebagai Jalan Lintas Sumatera. Dahulu Jalan Raya Lintas Sumatera sebenarnya hanya menunjuk kepada jalan raya yang berada di pesisir timur Pulau Sumatera yang berarti minus bagian jalan raya di pesisir barat yang melintasi Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu.

Namun saat ini, kondisi Jalan Lintas Sumatera itu sangat memprihatinkan, karena dibanyak tempat bagian jalan rusak parah dan telah berlansung lama.

Padahal keberadaan Jalan Lintas Sumatera sangat strategis dan menjadi urat nadi perekonomian nasional (Sumatera-Jawa), dan hal ini terutama karena Jalan Raya Lintas Sumatera merupakan jalur perhubungan darat yang terpenting di wilayah Sumatera.

Kondisi ini, dikarenakan jalur KA hanya ada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung dan tidak seperti adanya jalur KA di pulau Jawa.

Disisi lain, Sumatera adalah pulau yang memiliki potensi pengembangan kedua terbesar setelah Jawa. Namun dengan alasan kekurangan dana maka dalam periode 2005-2010, Sumatera hanya kebagian dua ruas jalan tol yaitu Jalan Tol Medan-Binjai (20,5 km) dan Jalan Tol Palembang-Indralaya (24,5 km).

Padahal total panjang jalan tol yang direncanakan dibangun di seluruh Indonesia pada periode lima tahun tersebut total 1.640 km.

Tentu tujuan jangka panjang, katanya, pemerintah adalah mewujudkan infrastruktur jalan tol Trans-Sumatera yang memberikan akses mobilitas yang lebih tinggi antara ujung utara dan ujung selatan Pulau Sumatera.

Tetapi jalan Lintas Sumatera yang sudah susah payah diwujudkan dalam puluhan tahun itu, kini terlantar dan menjadi lambannya arus barang dan jasa.

"Makanya anggaran untuk membangun gedung baru DPR yang Rp1 triliun lebih baik dialihkan untuk memperbaiki Jalan Lintas Sumatera, dan gedung DPR yang sekarang sepertinya masih memberikan kenyamanan bagi anggota dewan membentuk UU yang berkulitas," katanya.

Membangun jalan lintas adalah bentuk nyata dari aktualisasi dewan sebagai wakil rakyat, jika menghentikan niat pembangunan gedung DPR dan mengalihkannya untuk membangun jalan lintas Sumatera sebagai urat nadi ekonomi.

Mungkin selama ini terlupakan Jalan Lintas Sumatera yang penting termasuk bagi anggota dewan yang tentu selalu lewat "di atas awan", sehingga ruas jalan darat tidak disadari sebagai sumber lambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah pulau Sumatera.

"Wakil rakyat seharusnya lebih sensitif pada kebutuhan dan kepentingan rakyat," katanya. Sumber: http://old.id.news.yahoo.com/antr/20110402/tpl-rencana-pembangunan-gedung-dpr-sebai-cc08abe.html, yang dipublis antaranews.com

Artikel Terkait