KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM


KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL
NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009 DAN NOMOR : 02/SKB/P.KY/IV/2009
TANGGAL 8 APRIL 2009



Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak - pihak lain dalam masyarakat untuk menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 ( sepuluh ) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip - prinsip Internasional, maupun peraturan - peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain The Bangalore Principles of Yudicial Conduct. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 ( delapan ) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur - unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.


Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A jo pasal 81B Undang - Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi Pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip - prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 ( sepuluh ) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

A. PENGERTIAN – PENGERTIAN

1. Hakim adalah seluruh Hakim termasuk Hakim ad hoc pada semua lingkungan badan peradilan dan semua tingkatan peradilan.

2. Pegawai Pengadilan adalah seluruh pegawai yang bekerja di badan - badan peradilan.

3. Pihak Berwenang adalah pemangku jabatan atau tugas yang bertanggung jawab melakukan proses dan penindakan atas pelanggaran

4. Penuntut adalah Penuntut Umum dan Oditur Militer.

5. Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

6. Keluarga Hakim adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai.

B. PENGATURAN

1. Berperilaku Adil

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama ( equality and fairness ) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda - bedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran pada hakekatnya bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma - norma yang hidup dalam masyarakat baik norma - norma hukum, norma - norma keagamaan, kebiasaan - kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempuyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempuyai kepribadian utuh tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai - nilai atau norma - norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara - cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggungjawab

Bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menangung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamankan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri pada hakekatnya bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur Peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma - norma atau kaidah - kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati pada hakekatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional pada hakekatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi - tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien

14 Responses to "KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM"

  1. Boy Sumardhani (Npm. 08-329)June 30, 2011 at 11:47 PM

    Hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah berpedoman kepada Etika Propesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, agar terungkap fakta-fakta hukum yang sesungguhnya.

    ReplyDelete
  2. bagaimana menurut anda apakah hakim sekarang sudah menjalankan Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim??

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kalau merut saya pribadi,Hakim sekarang 85% belum memenuhi Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,sebab Masih ada Pradilan yang curang dan adanya Mafia Pradilan.

      Delete
  3. Hakim dalam menjalankan tugas seharusnya berpedoman pada 10 perilaku hakim yang telah diatur oleh undang-undang sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran suatu perkara.

    ReplyDelete
  4. kode etik dibuat untuk mengontrol perilaku hakim agar tetap sesuai dengan cita hukum yaitu keadilan dalam settiap perkara apapun tanpa tebang pilih

    ReplyDelete
  5. Advocat bertanggungjawab terhadap klien sedangkan hakim bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan perkara.

    ReplyDelete
  6. Hakim bersifat memutuskan perkara secara adil sedangkan advocat melindungi klien sesuai dengan kode etik profesinya

    ReplyDelete
  7. hakim dalam menjalankan tugas harus bersifat transparan atas semua kasus yang di adili oleh hakim, agar tercapai keadilan yang sebenarnya dan tidak terjadi suap menyuap dalam kasus tersebut

    ReplyDelete
  8. hakim yang adil memanglah harus berpedoman pada kode etik yang sudah diatur, agar keadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. namun, dibalik sikap profesionalnya, hakim diharapkan agar dapat menyeimbangi antara kode etik dengan realita pada persidangan.

    ReplyDelete
  9. aturan memanglah aturan,namun hakim tidaklah harus terpaku pada aturan yang ada,melainkan juga harus melihat keadaan dan tetap profesional. 12-153

    ReplyDelete
  10. Hakim adalah wakil Tuhan, dalam berprofesi para Hakim memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

    Dalam prakteknya berperilaku hendaknya perilaku para Hakim merupakan penjabaran dari kode etik profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.

    ReplyDelete
  11. Kode etik profesi hakim menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya!

    ReplyDelete
  12. Hakim harus berpedoman kepada kode etik sebagaimana profesi yang dijalankannya untuk menciptakan keadilan atas semua keputusannya.
    advokat orang yang diberi kuasa untuk menjalankan tugasnya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kode etik advokad

    ReplyDelete
  13. Hakim dalam mengambil keputusan harus berpedoman kepada kode etiknya,karna keputusan hakim pertagungjawabannya kepada tuhan.

    Advokat menjalankan tugas berpedoman pada kode etiknya,jadi harus memberi pelindungan hukum kepada setiap kliyennya

    ReplyDelete