Rasanya bukan sekedar “omongan” pernyataan Presiden Megawati Soekarno Putri, bahwa dialam reformasi ini pihak eksekutif sedang menata diri, tetapi kenyataan objektif menunjukkan bahwa pihak legislatif mengalami eforia (Kompas, 1/12/01). Sekedar wacana, dulu ketika Abdurrahaman Wahid (Gus Dur) masih menjadi Presiden juga sering mengkritik DPR, satu antaranya yang populer ”anggota DPR seperti anak TK”. Tetapi kritik yang dilontar Presiden Megawati tidaklah “segarang” kritik Gus Dur, dan bukan pula suatu “lelucon”, melainkan sangat substantif.

Terlepas bagaimana respon kalangan Dewan sendiri atas kritik Presiden itu, kecenderungan legislatif mengalami eforia sukar dipungkiri. Meskipun hal itu sesuatu yang alamiah, tetapi eforia yang berbasiskan pada “pertarungan” politik dan berorientasi kekuasan tidak cocok dengan mission yang diemban legislatif.. Perdebatan sengit dikalangan DPR tentang perlu-tidaknya pembentukan Pansus Bulog-gate II yang melibatkan Ketua DPR Akbar Tanjung misalnya, terlalu sukar untuk dijelaskan kepada publik, selain untuk kepentingan politik, karena masalahnya sudah ditangani institusi penegak hukum. Di daerah lebih tragis lagi, seorang Ketua DPRD di berhentikan anggota DPRD dalam sidang paripurna, meskipun melanggar tatip yang mereka buat sendiri. Bahkan di Kota Payakumbuh, Dewan bersiteru dengan Walikota-nya hampir selama dua tahun tak kunjung usai. 

Jika diiventarisasi gonjang-ganjing di legislatif pusat dan daerah, akan berupa suatu daftar panjang. Apa artinya semua itu ? Setahun yang lalu Beni K. Harman pernah menyatakan begini; apa yang dilakukan dewan masih jauh dari harapan masyarakat secara umum. Semestinya begitu menjadi anggota DPR, tak peduli dari partai mana pun, mereka menempatkan diri sebagai wakil rakyat. Namun selama ini, DPR kadang kala mengartikulasikan isu yang jauh dari kepentingan publik (Kompas, 21/10/00). Kini keadaannya belum banyak berubah. Komitmen politik lembaga legislatif yang responsif terhadap isu yang menyentuh kepentingan publik masih jauh dari yang diharapkan. Perekonomian negara yang terpuruk menembus pintu pertahanan krisis tidak lebih “nyaring” dan “intens” diperdebatkan legislatif. Kasus Aceh, Papua, Maluku yang tidak kunjung clear, sepertinya tidak begitu menarik dibanding persoalan Bulog gate II. Kalau begitu, harapan apa yang dapat ditumpangkan rakyat kepada legislatif sebagai wakil mereka melepaskan diri himpitan kesulitan eknomi ? Nantilah dulu soal bagaimana menjadikan rakyat makmur.

                                                            ***

1  2  3  selanjutnya »