Pertumbuhan infrastruktur diyakini sebagai faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Proses perdagangan barang, jasa, dan manusia terjadi dengan hadirnya infrastruktur yang menghubungkanberbagai daerah. Infrastruktur yang dibangun dapat berupa jalan raya pelabuhan, bandar udara, jalur rel kereta api disesuaikan dengan kondisi geografis daerah. Selain pertumbuhan infrastruktur, pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana desain konektivitas yang sesuai dengan Indonesia di era desentralisasi, di mana peran daerah menjadi lebih dominan dan alokasi anggaran untuk daerah juga semakin besar porsinya dibandingkan pusat.
Pertumbuhan jalan raya adalah satu dari sekian faktor yang menjadi kunci kesuksesan ekonomi China. Pada tahun 1990 China hanya mempunyai 1.181.000 kilometer jalan, dan pada tahun 2005 bertumbuh lebih 100 persen menjadi 3.583.700 kilometer jalan. Dibandingkan dengan Indonesia, pertumbuhaninfrastruktur jalan raya kita memang masih terbatas. Pada tahun 1990 kita mempunyai 288.700 kilometer jalan, dan pada tahun 2005 hanya bertumbuh kurang dari 100 persen, yaitu 391.000 kilometer (Asean Key Indicator, 2010).
Jika kita mengutip Data Statistik Perhubungan dari Kementerian Perhubungan, tahun 2004 kita mempunyai 332.730 kilometer jalan. Sedangkan pada tahun 2008 kita mempunyai 355.856 kilometer jalan. Selama kurang lebih tiap tahun ada pertambahan 23.126 kilometer jalan, yaitu 6,95 persen selama lima tahun. Pertumbuhan ini relatif kecil dibandingkan dengan China. Pertanyaanya, apakah pertumbuhan jalan raya ini sudah cukup untuk mengakselerasi perekonomian Indonesia? Bagaimana dengan pertumbuhan infrastruktur lainnya yang mendukung konektivitas antar-daerah di Indonesia?
Jika kita perhatikan Data Satisitik Perhubungan Indonesia, maka armada angkutan penyeberangan relatif stagnan, dari 187 ferry pada tahun 2004, dan pada tahun 2008 berjumlah 185. Sedangkan jumlah dermaga penyeberangan bertumbuh kecil, dari 137 pada tahun 2004 menjadi 140 pada tahun 2008. Namun, pertumbuhan produksi penumpang, barang dan kendaraan yang diangkur oleh armada angkutan penyebrangan bertumbuh tinggi sekali. Sebanyak 27.603.012 penumpang, 16.106.806 barang dan 10.864.212 kendaraan pada tahun 2004, menjadi 46.926.166 penumpang, 41.079.174 barang dan 14.224.447 kendaraan pada tahun 2008. Dari data ini kita sudah dapat memperkirakan bahwa kita sudah mengalami kondisi di mana kapasitas daya tampung semakin kecil.
Kondisi pertumbuhan infrastruktur yang stagnan seperti di atas, sehingga tidak dapat mengimbangi pertumbuhan lalu-lintas barang, manusia dan kendaraan juga terjadi pada infrastruktur lainnya, seperti layanan Perum Damri, kereta api, pelabuhan dan bandar udara di Indonesia. Permasalahan ini telah menjadi program prioritas pemerintah, dengan mengalokasikan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur. Walaupun dana yang dialokasikan besar, namun dana ini terbatas dan masih belum akan cukup untuk mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas perdagangan yang tinggi. Berdasarkan pertimbangan ini, maka kita perlu mengkaji desain konektivitas antar-daerah yang relevan dengan kebutuhan daerah, sehinga dapat mengalokasikan anggaran pemerintah yang terbatas untuk menciptakan perekonomian yang inklusif.
Sedikitnya ada dua hal yang dapat dipertimbangkan untuk membangun desain konektivitas ini. Pertama, membangun infrastruktur hub-intra daerah. Kedua, membangun hub-antar daerah. Fokus pada infrastruktur intra-daerah membutuhkan pemetaan logistik yang akurat, sehingga setiap daerah dapat membangun jalur logistik yang efisien. Alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur oleh kabupaten, provinsi dan nasional menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana setiap kebijakan ini dapat saling terintegrasi, sehingga berbagai proyek infrastruktur yang dibangun oleh kabupaten, provinsi, dan nasional bisa saling melengkapi.
Sebagai negara maritim, maka prioritas infrastruktur yang dibangun pemerintah untuk menghubungkan antar-daerah adalah pelabuhan, dan peningkatan ketersediaan armada untuk penyebarangan. Setiap daerah dengan jalur logistiknya dapat mengirim barang sampai hub-hub tertentu di setiap pulau, sehingga akan tercipta economics of scale dalam mengirim barang ke pulau lainnya. Melalui mekanisme prose kerja sama dan jalur logsitik yang teratur, maka akan tercipta efisiensi biaya pengiriman barang di Indonesia, yang langsung meningkatkan daya saing kita.
Sebagai penutup, kita membutuhkan pertumbuhan infrastruktur yang tinggi, jalan raya intra-daerah dan armada laut yang menghubungkan antar-daerah. Dengan keterbatasan dana yang kita miliki, usaha untuk dapat mengimbangi geliat perekonomian daerah perlu dimulai dengan membangun desain konektivitas daerah, menghubungkan daerah-daerah di Indonesia dalam upaya membangun ekonomi yang inklusif.
Sumber: metrotvnews.com/mobile-site/kolom-detail.php?read=87&tgl=2010-10-07
| Tentang Prof. Firmanzah, PhD |
| Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia |
