MAKASSAR -- Terlepas akan terbukti atau tidaknya Meirika Franola alias Olla mengendalikan jaringan narkoba dari dalam penjara, polemik terka...
Tampilkan postingan dengan label Hukum Tata Negara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum Tata Negara. Tampilkan semua postingan
Problematika negara hukum Pancasila dengan Kebebasan Beragama di Indonesia (Bagian Kedua dari Tulisan Konsep Negara Hukum Pancasila.....)
Tulisan ini bagian dari tulisan Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Problematika Kebebasan Beragama di Indonesia. Oleh Adithiya Diar, SH 2. ...
Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Problematika Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia
Oleh: ADITHIYA DIAR, S.H. Abstract Rule of law / rechtstaat, both developed by Continental countries or Anglo-Saxon countries, has a "b...
Jakarta Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Oleh: Adam Malik Kota Jakarta tak bisa dipisahkan atau diasingkan dari riwayat revolusi Indonesia, karena kota Jakarta mengambil bagian te...
Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Oleh: Janedjri M. Gaffar Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pendahuluan Paradigma susunan kelembagaan negara mengala...
Demokrasi dan hukum di Indonesia
Oleh: Dr Boy Yendra Tamin, SH, MH Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dimana hukum se...
Anak Diluar Pekawinan Tidak Sama Dengan Anak Hasil Zina : Memahami Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
Oleh Boy Yendra Tamin Belakangan dalam kehidupan dunia hukum di Indonesia terlihat kecenderungan mudahnya terjadi kotroversi terhadap suatu ...
Kedudukan Anak Diluar Perkawinanan (Perkawinan Bawah Tangan) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Oleh: Boy Yendra Tamin Sejak diundangkannya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya me...
Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia
Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH Kedudukan Kelembagaan Mahkamah K...