Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi


B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam mencegah tindak pidana korupsi perlu adanya introspeksi diri masing-masing supaya dalam pencegahan korupsi tersebut dapat diharapkan yang lebih baik, dimana pribadi-pribadi kita sendiri harus menyadari bahwa korupsi ini dapat merusak kepribadian diri sendiri maupun juga orang banyak. Dalam mencegah tindak pidana korupsi harus bermula dari diri sendiri dan kemudian secara bersama-sama untuk mencegahnya. Dalam hal ini penulis ingin memberikan suatu contoh yang realita dan tanpa kita sadari bahwa kita sudah mengajari dan melatih para generasi penerus bangsa. Dimisalkan seorang Kepala rumah tangga menyuruh seorang anak berbelanja ke warung dengan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000 kemudian kembalinya si anak tersebut si Kepala rumah tangga tidak menanyakan sisa uang/kembalian uang belanja kepada si anak dan kemudian si anak tidak mengembalikan sisa uang tersebut kepada sikepala rumah tangga dan mempergunakan sisa belanja  tersebut untuk belanja makanan. Berdasarkan realita yang singkat ini menggambarkan, bahwa si kepala rumah tangga secara langsung sudah mengajari dan melestarikan perbuatan curang maupun tidak jujur kepada si anak. Seharusnya si kepala rumah tangga tersebut wajib menanyakan kembali sisa uang belanja tersebut.

Dalam pencegahan tindak pidana korupsi ini juga perlu ditingkatkan suatu inovasi yang lebih baik dengan cara mendidik para generasi penerus untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran yang tinggi serta meningkatkan moral dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.  Agar moral, etika dapat terarah kepada hal yang lebih positif dan juga melatih para generasi penerus untuk membuat kantin-kantin kejujuran dan bersatu padu secara bersama-sama untuk tidak memberikan sogokan maupun suap menyuap kepada para penegak hukum dan juga kepada aparatur pemerintahan baik tingkat pusat, Kabupaten, dan daerah. 

(Baca juga: Pencegahan korupsi Dengan Mengedepankan Budaya Malu)

Dalam pencegahan (Preventif) tindak pidana korupsi tentun perlu adanya suatu upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan yang sedang memegang suatu kekuasaan antara lain:
  • Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan Negara melalui pendidikan formal, informal dan agama
  • Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis
  • Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi
  • Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua
  • Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi
  • Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab tinggi dan dibarengi oleh system control yang efisien
  • Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok
  • Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan.
C. Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Semulanya dalam hal memberantas tindak pidana korupsi sudah dilakukan upaya dalam memberantas tindak pidana korupsi yaitu sejak orde lama pada tahun 1960 yaitu dibentuknya team pemberantasan tindak pidana korupsi yang memiliki dasar sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 228 tahun 1967 saat yang memimpin team tersebut adalah Jaksa Agung tetapi sangat disayangkan karena pada masa tersebut belum terlihat hasil yang memuaskan dalam memberantas tindak pidana tersebut. Kemudian berkembang pada masa orde baru dimana masa ini dibuat undang-undang nomor 31 tahun 1971, dalam undang-undang ini juga melakukan upaya memberantas tindak pidana korupsi tetapi menemukan suatu kegagalan disebabkan karena kemajuan iptek yang sangat pesat dengan modus operandinya lebih canggih dan modern. Undang-undang telah dibuat gagal dalam pelaksanaannya. (Baca juga: Pembaharuan Hukum Pidana dan Pemberantasan Korupsi)

Pada Tahun 1999 dikeluarkan kembali undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, secara yuridis dalam hal memberantas tindak pidana korupsi pada pasal 1 angka 3 yaitu : Serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentunya disini Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketetapan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi komisi independen memiliki peran yang sangat penting dan kewenangan yang sangat besar dalam hal memberantas tindak pidana korupsi, KPK juga memiliki agenda yang penting antara lain :
Upaya Mencegah Korupsi:
a. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi
b. Mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi publik sektor dengan mewujudkan good governance
c. Membangun kepercayaan masyarakat
d. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar
e. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi

Sudah jelas terlihat dalam agenda KPK pada point “b” dalam memberantas tindak pidana korupsi merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan dan majunya suatu pemerintahan untuk menuju yang lebih baik.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum kepada pelaku yang terbukti melakukan kejahatan korupsi dengan diberikan peringatan, dan dilakukan pemecatan kepada oknum-oknum pemerintahan secara tidak hormat dan dihukum pidana. Dengan cara penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana dapat memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi agar pemerintahan Indonesia semakin makmur dan berkembang untuk menuju pemerintahan yang baik.

Penutup.

A. Simpulan.

Korupsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan maupun perundang-undangan yang berlaku dan juga suatu perbuatan yang sangat bejat, yang mencari keuntungan pribadi untuk memperkaya diri yang memiliki efek yang sangat negatif yang dapat menghambat pembangunan negara disegala sektor dan juga menghancurkan ekonomi pemerintahan sehingga menimbulkan perpecahan dalam pemerintahan serta menyengsarakan dan menimbulkan kemelaratan rakyat Indonesia. Dengan demikian korupsi merupakan musuh kita bersama untuk memberantasnya tentunya sangat-sangat dibutuhkan kerjasama antara penegak hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang dengan seluruh lapisan masyarakat baik dalam hal upaya pencegahan maupun upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga pembangunan-pembangunan di negeri ini semakin merata dan meningkatkan perekonomian pemerintahan Negara menuju pemerintahan yang baik.

Baca juga: Kejahatan Korupsi Dalam Konteks Kapatalisme

B. Saran.

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi agar dapat kiranya membuat suatu terobosan baru yang dapat mendidik masyarakat untuk bersikap jujur baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Untuk orang-orang yang akan menduduki suatu jabatan harus terlebih dahulu dilakukan survei terhadap kekayaan yang dimiliki sebelum menjabat di pemerintahan dan yang sedang menduduki suatu kekuasaan agar dilakukan pengawasan yang extra ketat baik dari pihak penegak hukum maupun seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak memberikan peluang terhadap orang-orang yang ingin melakukan perbuatan korupsi. (baca juga: Kriminalitas di Indonesia, Dalam 1 Menit 32 Detik Terjadi satu Tindak Kriminal)

Endnot:
1) W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1983, hal 9.
2) M.As’ad Djalali, Dunia Pendidikan Sebagai Tumpuan Harapan Untuk Mencegah Korupsi Di Masa Mendatang, 21/2/2013
3) Robert Klitgaard, membasmi korupsi (terjemahan), yayasan Obor Indonesia Jakarta, 2005, Hlm.31.
4) Nanin Mariyanti, Suatu Tinjauan Tentang Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Editor. Andi Hamzah, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm 197.
5) Bassar, M. Sudrajat, Hukum Pidana (Pelengkap KUHP), Bandung : CV Armico, 1983 hlm 77

Artikel Terkait