Skip to main content
Dunia Hukum dan Budaya

follow us

Yurisprudensi Tentang Pengembalian Uang Negara Yang Digelapkan

Pengembalian uang negara yang digelapkan tidak membebaskan seseorang dari pertanggung jawaban secara pidana atas perbuatannnya

Dalam kasus penggelapan uang negara, ada anggapan sebagian orang dengan mengembalikan uang negara yang digelapkan itu dikira akan membebaskan seseorang dari pertanggung jawaban hukum secara pidana. Pandangan serupa itu tentu  bukan pandangan dari sudut hukum. Artinya, dari sudut pandang hukum pengembalian uang yang digelapkan tidak membebaskan seorang tersangka/terdakwa untuk dimintai pertanggung jawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam kaitan pengembalian uang negara yang digelapkan itu ada yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 204 K/KR/1979 tanggal 13 November 1979 dengan kaidah hukum:

Perbuatan terdakwa menggelapkan keuangan pemerintah Daerah tetap merupakan tindak pidana walaupun antara Terdakwa dengan Kepala Daerah telah tercapai perjanjian bahwa terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dipergunakannya dan persoalannya akan diselesaikan secara internal.


Dari yurisprudensi tersebut, maka upaya atau tindakan pengembalian uang negara yang digelapkan, sekalipun dibuat dengan suatu perjanjian, tidaklah membebaskaan seseorang terdakwa atau tersangka dari pertanggung jawaban hukum secara pidana atas perbuatannya. Menurut Mahkamah Agung, perbuatan terdakwa tetap merupakan tindak pidana. (dh-1)

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar