by Cherly Fitriyon Bagaimanakah kedudukan hukum dalam pembentukan kebijakan publik ? Pertanyaan tidak terlepas dari soal hidup bermasyaraka...
Latar Budaya (Bagian Kedua Dari Tulisan “Kota Padang Dalam Tinjauan Tradisi "
Oleh Emral Djamal Dt.Rajo Mudo 2 Latar Budaya Selain dari sistem pemerintahan nagari, pada abad ke 14 terdapat juga pemerintahan yang bersi...
Implementasi Perda Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
by Hendri Niko Hukum merupakan wadah atau cawan dari kebijakan publik, kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pem...
Klasifikasi dan Kriteria Pembagian Urusan Pemerintahan
Oleh: Boy Yendra Tamin Apakah yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah pasca diundangkannya UU No 23 Tahun 2014 ? Pastinya klasifikasi urusan...
Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Oleh: Boy Yendra Tamin, SH.MH Dosen Fak Hukum Universitas Bung Hatta/Advokat Mengubah atau mengganti suatu UU hal yang lazim dilakukan pemer...
Peranan Hukum Dalam Pembentukan Kebijakan Publik
oleh : Maqomam Mahmuda Manusia adalah makhluk sosial, yang mempunyai kodrat untuk hidup secara bersama-sama, saling berketerkaitan; berhub...
Perjanjian Kawin Tidak Perlu Dicatatkan
Oleh: Zul Fadli, S.H., M.Kn. Penulis adalah Notaris dan Founder Lingkar Kenotariatan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) No...
Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Oleh: Zul Fadli, S.H., M.Kn. Penulis adalah Notaris dan Founder Lingkar Kenotariatan Berdasarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, hukum po...
Didikan Subuh Di Sumatera Barat, Sebuah Catatan
Catatan Dr Badrul Mustafa, DEA Di Sumatera Barat sejak tahun 1962 ada kegiatan agama yang dinamakan Didikan Subuh. Didikan Subuh ini berla...