Undang-Undang Tentang Arsitek Satu Dari 18 UU Yang Disahkan DPR Tahun 2017

Undang-Undang tentang Arsitek adalah UU baru yang disahkan DPR RI sepanjang Tahun 2017 dari 18 UU  (Undang-Undang) yang disahkan. Secara jumlah UU yang disahkan tahun 2017 lebih sedikit dibanding dengan UU yang disahkan Tahun 2016 sebanyak 20 UU. Dari UU yang di sahkan  Tahun 2017 tersebut tentu saja terdapat UU yang sudah menjadi produk hukum rutin DPR seperti Undang-Undang APBN dan UU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Selain itu terdapat pula UU yang disahkan sebagai UU penganti UU yang sudah ada sebelumnya antaranya Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi menggantikan UU No 18 Tahun 1999.

Sementara itu ada juga UU baru yang disahkan DPR sepanjang tahun tahun 2017 ini antaranya UU No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. Kemudian terdapat UU yang disahkan yang semula berupa Perpu. Dan jika dirinci dari 18 produk hukum yang disahkan DPR sepanjang tahun 2017 tersebut terdiri 6 UU merupakan Prolegnas, 7 UU yang masuk dalam daftar komulatif. Sisanya berupa pengesahan Perpu dan UU APBN.


Berikut daftar UU yang disahkan DPR sepanjang Tahun 2017:

  1. UU No1 Tahun 2917 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)
  2. UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  3. UU No 3 Tahun 2017 tentang  Sistem Perbukuan
  4. UU No 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona EKonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014)
  5. UU No 5 Tahun Pemajuan Kebudayaan
  6. UU No 6 Tahun 2017 tentang ARSITEK
  7. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  8. UU No 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
  9. UU No 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
  10. UU No 10 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
  11. UU No 11 Tahun 2017 tentang PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI)
  12. UU No 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak)
  13. UU No 13 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The People’s Republic of China on Extradition)
  14. UU No 14 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Independent State of Papua New Guinea Concerning Cooperation Activities In The Field of Defence)
  15. UU No 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
  16. UU No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang - Undang
  17. UU No 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
  18. UU No 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Sumber: www.dpr.go.id/jdih/uu/year/2017, akses  08/01/2017.

Reaksi:

You Might Also Like: