Desentralisasi Korupsi

Saat ini korupsi telah menjadi sebuah istilah yang sudah biasa kita dengar, tetapi tidak sedikit orang yang belum mengetahui  pengertian kor...

Kewenangan Wali Nagari Dalam Otonomi Daerah

Oleh: Mhd Takdir, SH Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Univ Bung Hatta Jabatan Wali Nagari di Minang Kabau merupakan jabata...

Tindak Pidana Dalam Pemilukada dan Penyelesaiannya

Oleh Adithiya Diar, SH Meskipun sebuah pesta demokrasi, tetapi dalam Pemilukada (Pilkada) ada sejumlah perbuatan dalam rangka pemilukada  ya...

Otonomi Daerah, Korupsi dan Strategi Penanggulangan Korupsi

Oleh: Adi Nugraha Pratama, SH Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univ Bung Hatta Semangat reformasi dan demokratisasi yang d...

Prosedur Pemberhentian Kepala Daerah Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi

Oleh: Rifka Zuwanda, SH Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univ Bung Hatta Berdasarkan pengalaman Presiden SBY selama jadi P...

Urusan Wajib dan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Wajib dan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Wilay...

Mahkamah Konstitusi (MK) Nyatakan Kedudukan dan Wewenang BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945

Akhirnya Mahkamah Konsitusi (MK) menyatakan bahwa keberadaan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian tugas dan fungsi BP Migas di...

Konsep Otonomi Daerah Yang Berubah-Ubah dan Kebijakan Kepala Daerah

(Bagian kedua dari satu tulisan “Optimalisasi Otonomi Daerah  DanKebijakan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum”) Oleh: Boy Yendra Tamin, SH...

Optimalisasi Otonomi Daerah Dan Kebijakan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum

Oleh : Boy Yendra Tamin, SH MH PENDAHULUAN Setelah reformasi bergulir di Indonesia, sejak saat itu otonomi daerah menemukan “gairahnya” kemb...