by Aandri saputra Hak Menguji Mahkamah Agung Terhadap Peraturan di Bawah Undang-undang Menurut yang dituangkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 ...
Showing posts with label Hukum Pemda. Show all posts
Showing posts with label Hukum Pemda. Show all posts
Implementasi Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
By Nova Afriani Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Untuk terciptanya masyarakat yang sehat, maka pemerintah harus...
Implementasi Perda Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
by Hendri Niko Hukum merupakan wadah atau cawan dari kebijakan publik, kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pem...
Klasifikasi dan Kriteria Pembagian Urusan Pemerintahan
Oleh: Boy Yendra Tamin Apakah yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah pasca diundangkannya UU No 23 Tahun 2014 ? Pastinya klasifikasi urusan...
Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Oleh: Boy Yendra Tamin, SH.MH Dosen Fak Hukum Universitas Bung Hatta/Advokat Mengubah atau mengganti suatu UU hal yang lazim dilakukan pemer...
Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Sebagai Street Level Bureucrat
Oleh: Dila Milaza Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Pemerintah Daerah (Pemda) bertujuan untuk menyediakan pelayanan prima dan memfasi...
Jumlah Desa di Indonesia
Tahukah anda berapa jumlah Desa di Indonesia ? Desa atau dengan nama lain seperti Nagari di Sumatera Barat merupakan unit pemerintahan tere...
Nagari di Sumatera Barat Sebagai Wilayah Pemerintahan Terendah dan Perkembangannya
by Boy Yendra Tamin Seperti apakah perkembangan Nagari di Sumatera Barat sebagai wilayah pemerintahan terendah ? Pertanyaan sederhana ini mu...
Kedudukan Peraturan Desa Berdasar UU No 12 Tahun 2011
Di Indonesia banyak jenis dan bentuk peraturan dan salah satunya adalah Peraturan Desa (Peraturan Nagari di Sumatera Barat). Ada pun yang di...
Pelaksanaan Otonomi Daerah Sangat Berpeluang Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Bidang Pendidikan)
Oleh: Zalmi Rosano Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta Latar Belakang. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini ...
Otonomi Daerah dan Korupsi
Oleh: F. Waruhu, SH Latar Belakang Berdasarkan keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Dan Tat...
Prakarsa Daerah Dibawah Tiga UU Pemerintahan Daerah
by Boy Yendra Tamin Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan jatuhnya orde baru dan membawa perubahan yang mendasar ketatanega...